YOGYAKARTA - Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menyelenggarakan kuliah umum bertema “Haji Ramah Semesta: Rekonstruksi Manajemen Haji bagi Lansia, Penyandang Disabilitas, dan Perempuan” pada 13 Mei 2026 di Gedung Teatrikal FDK. Kegiatan ini menjadi ruang akademik untuk membahas penguatan tata kelola haji yang lebih inklusif, humanis, dan adaptif terhadap kebutuhan jamaah.

Dalam sambutannya, Kaprodi MD, Munif Solihan, MPA. menegaskan bahwa dakwah tidak hanya dimaknai sebagai aktivitas ceramah semata, tetapi juga sebagai proses membina dan membangun masyarakat secara konkret. Karena itu, menurutnya, Manajemen Dakwah harus hadir dalam praktik pelayanan keagamaan, termasuk dalam pengelolaan ibadah haji dan umrah yang ramah bagi seluruh kalangan.

Sementara itu, Dekan FDK, Prof. Dr. Arif Maftuhin, M.Ag., M.A.I.S. menyoroti pentingnya perspektif inklusif terhadap penyandang disabilitas dalam pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Ia menjelaskan bahwa dalam kajian fikih terdapat beragam pandangan ulama terkait kewajiban haji bagi penyandang disabilitas. Namun, pemerintah dan lembaga pelayanan haji diharapkan mampu menghadirkan fasilitas yang memungkinkan seluruh umat Islam memperoleh kesempatan yang sama dalam menjalankan ibadah.

Materi utama disampaikan oleh Muhammad Muhlis, S.H., M.H. yang membahas konsep “Haji Ramah Semesta” sebagai paradigma baru pelayanan haji tahun 2026. Ia menjelaskan bahwa konsep tersebut tidak hanya berfokus pada aspek ritual, tetapi juga mencakup dimensi sosial, lingkungan, kesehatan, dan manajerial.

Menurutnya, terdapat beberapa pilar penting dalam konsep Haji Ramah Semesta, di antaranya haji ramah lingkungan melalui pengurangan sampah dan jejak karbon, serta haji ramah lansia dan penyandang disabilitas melalui penyesuaian fasilitas kesehatan, transportasi, dan pelayanan pendampingan jamaah.

Muhlis juga menekankan pentingnya penerapan fungsi manajemen secara efektif dalam penyelenggaraan haji, mulai dari perencanaan hingga pengawasan. Ia menambahkan bahwa profesionalisme pendamping haji menjadi kebutuhan penting, termasuk dorongan agar perguruan tinggi menghadirkan sertifikasi pendamping ibadah haji. Selain itu, isu kesetaraan gender turut menjadi perhatian dalam diskusi. Partisipasi perempuan dalam kepemimpinan dan pelayanan haji dinilai semakin penting sebagai bagian dari penguatan layanan yang inklusif dan berkeadilan.

Dalam paparannya, Muhlis menjelaskan berbagai tantangan penyelenggaraan haji, seperti cuaca ekstrem, kesehatan fisik dan mental jamaah, mobilitas lansia, aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, hingga tantangan administrasi dan digitalisasi layanan haji. Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah menghadirkan sejumlah inovasi pada penyelenggaraan haji 2026, seperti optimalisasi skema murur dan tanazul, layanan “Nusuk Care”, serta penguatan sistem layanan berbasis digital dan kecerdasan buatan (AI).

Kuliah umum ini juga memperkenalkan konsep “Tri Sukses Haji 2026” yang meliputi sukses ritual, sukses ekosistem ekonomi, dan sukses peradaban. Melalui konsep tersebut, penyelenggaraan haji diharapkan tidak hanya menghasilkan ibadah yang tertib dan lancar, tetapi juga memperkuat pemberdayaan ekonomi umat serta pembinaan karakter jamaah yang mandiri dan berkeadaban.

Kegiatan berlangsung interaktif dengan sesi diskusi mengenai peluang profesi di bidang penyelenggaraan haji, baik pada lembaga pemerintah maupun sektor swasta. Para peserta memperoleh wawasan mengenai kebutuhan sumber daya manusia profesional dalam manajemen pelayanan haji yang inklusif, responsif, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.